Refleksi

Lubang Buaya 

Lubang Buaya. images.detik.com

UCAPAN Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang memerintahkan prajurit dan keluarga besar harus menonton film pengkhianatan G30S/PKI. Film yang terbilang kontroversial itu wajib ditonton. Dan, amat wajar seluruh markas komando menggelar nonton bareng hingga pelosok negeri, termasuk Lampung. "Iya, itu memang perintah saya. Mau apa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah," kata Jenderal Gatot di Blitar, Senin (18/9/2017) lalu.

Panglima TNI menggunakan film tersebut sebagai alat untuk memberi tahu kepada anak buahnya tentang kekejaman PKI. Ada enam jenderal dan satu perwira yang disiksa hidup-hidup oleh antek-antek PKI. Mereka dibuang—lalu dibenamkan, dikubur dalam sumur tua di Lubang Buaya. Perintah Jenderal Gatot itu dalam upaya meluruskan sejarah kelam bangsa ini.



“Saya hanya ingin menunjukkan fakta yang terjadi saat itu, karena anak-anak saya, prajurit saya, masih banyak yang tidak tahu," jelas dia. Film itu juga hanya mengingatkan pada anak bangsa—jangan sampai peristiwa berdarah hanya karena fitnah terulang kembali. Sangat menyedihkan karena korban dari peristiwa itu sangat banyak sekali. Apakah terlibat secara langsung atau hanya ikutan karena ketidaktahuan—apa itu PKI.

Menjelang peringatan G30S/PKI pada 30 September, Sabtu, banyak pertanyaan apakah PKI hanya sekadar hantu atau ancaman nyata. Pertanyaan itu kian hangat di bulan September. Sejarah anak bangsa makin kelam ketika rezim Orde Baru—pimpinan Presiden Soeharto—memburu kader dan simpatisan PKI dibui tanpa proses hukum. Terhadap sejarah kelam itu, kelompok berkepentingan memiliki massa dan narasinya yang berbeda-beda.

Seperti narasi bahwa PKI mulai bangkit. Lalu ada kekhawatiran ajaran komunis hidup kembali, sehingga rakyat diajak kembali menonton film pengkhianatan PKI. Ini sangat rentan! Bisa membakar amarah, bahkan memicu keretakan bangsa akibat fitnah tanpa berdasar.

PKI sangat sadis memang, tapi lebih sadis lagi adalah sang koruptor—yang menguras dan mengisap duit rakyat. Akibat putus urat malu, negara ini miskin dibuatnya.

Sejarah kelam itu akibat fitnah. Itulah yang menjadi pemicu terjadinya tragedi 1965. Tatkala muncul isu bahwa perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menyebut diri sebagai Dewan Jenderal akan melakukan kudeta atas pemerintahan Presiden Soekarno. Sementara dari kalangan lain, termasuk Tjakrabirawa, pasukan pengamanan Presiden Soekarno disebut sebagai Dewan Revolusi.

Akhirnya, pada Jumat dini hari, 1 Oktober 1965, Pasukan Tjakrabirawa menculik hingga membunuh enam perwira tinggi TNI dan seorang perwira pertama. Termasuk dua perwira terbaik di Yogyakarta ikut dibunuh oleh PKI pada hari yang sama.

Sejarah mencatat PKI telah melakukan pemberontakan dua kali di negeri ini. Pertama, pada tahun 1948 yang berpusat di Madiun. Dan, kedua pada 1965. Partai ini ingin merebut kekuasaan untuk mengganti ideologi negara dari Pancasila ke komunis.

Mayjen (Pur) Kivlan Zen menilai gerakan PKI itu—nyata adanya dan sudah bangkit—bergerak secara diam-diam. Buktinya? Kata Kivlan, mereka meminta agar Tap MPR Tahun 1966 dicabut.

                                        ***

Sebagai anak PKI, Ilham Aidit membela. Putra bungsu mantan pemimpin senior PKI, Dipa Nusantara (DN) Aidit ini menjelaskan, hantu PKI itu sebenarnya muncul dari adanya kebohongan dalam film G30S/PKI. Hantu PKI muncul dalam adegan di Lubang Buaya yang ditayangkan selama 41 menit dari durasi lengkap film yang mencapai 3 jam 20 menit.

"Saya ingin katakan, film itu benar-benar propaganda. Film memaksa dan melegitimasi Orde Baru. Betapa mereka itu hantu, sehingga kami benar menghajar mereka. Hantu itu dimulai dari film yang sangat detail, sangat bohong selama 41 menit di Lubang Buaya," kata Ilham dalam program Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan di TV One, Selasa malam (19/9/2017).

Dalam durasi yang cukup panjang itu, kata Ilham, penonton melihat ada kekejaman di situ. Seperti memotong alat kelamin dan menyayat mata. Menurut dia, selama setengah tahun, saat terjadi tragedi ‘65, hanya ada surat kabar yang diperbolehkan terbit. Kedua surat kabar tersebut selalu memberitakan tentang kejadian di Lubang Buaya. “Lubang Buaya sangat ampuh sekali memicu kemarahan masyarakat,” kata Ilham.

Hingga kini tragedi berdarah 1965 masih menjadi beban sejarah bagi Pemerintahan Jokowi-JK. Pastinya, pemerintah tak ingin terus-menerus memikul beban sejarah. Maka itu, Kementerian Polhukam beserta Komnas HAM dan Dewan Pertimbangan Presiden pernah menggelar Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Sejarah di Jakarta pada tanggal 18—19 April 2016.

Patut dicatat, Jokowi secara terang benderang pernah menyatakan akan menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan. "Kalau keluar dari koridor konstitusi, gebuk saja," tegas Presiden ketika bertemu dengan pimpinan media di Istana Kepresidenan, belum lama ini.

Ketegasan itu berlaku untuk komunisme atau PKI. Kata Jokowi saat itu, kalau PKI muncul, ya gebuk saja. Toh Tap MPR-nya masih berlaku, kata Presiden.  

Munculnya nonton bareng Film PKI yang disutradarai oleh Arifin C Noer, menurut Jokowi, untuk mengingatkan generasi muda bahaya komunisme. Jokowi saja nobar di Makorem Bogor bersama masyarakat, Jumat malam (29/9/2017).

Agar diterima oleh anak-anak milenial sekarang. Jokowi berpesan mestinya dibuatkan lagi film serupa yang bisa masuk ke mereka. “Biar paham bahaya akan komunisme, biar tahu juga mengenai PKI," ucap Presiden, September ini.
Yang jelas, generasi muda ketika menonton film pengkhianatan PKI perlu dihadirkan dalam bentuk kekinian.

Dan, tidak hanya PKI yang melakukan pemberontakan di bumi Nusantara ini. Masih banyak lagi. Seperti gerakan mengatasnamakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Perjuangan Semesta (Persemesta), Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Semuanya perlu difilmkan di era milenial ini agar anak bangsa mengetahui masa kelam Ibu Pertiwi.  ***

Komentar