Nuansa

Kuatkan Mental!

Logo Kemenkum HAM. (ilustrasi)

OPERASI tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyasar Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Dalam operasi tersebut, Kepala LP Wahid Husein diamankan atas dugaan memperjualbelikan pemberian fasilitas dan izin khusus keluar LP bagi sejumlah narapidana.

Turut diamankan dua mobil dan sejumlah uang. Diamankan juga narapidana yang diduga memberi suap kepada Kepala LP. Saat penggeledahan, petugas KPK menemukan sejumlah fasilitas mewah, seperti AC, kulkas, telepon genggam, dan televisi di dalam sel penyuap.



Kejadian tersebut menjadi tamparan keras bagi Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana tidak, LP yang seharusnya menjadi tempat untuk membina para narapidana agar nantinya bisa kembali diterima masyarakat justru menjadi ruang terjadinya praktik suap-menyuap.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku stres dengan kejadian yang terjadi di institusinya. Apalagi, selama dia menjabat sebagai menteri, sudah lima kali mengganti kepala LP Sukamiskin. Bahkan, dia menyebut LP Sukamiskin merupakan bagian kecil, karena masih ada LP Cipinang yang isinya lebih banyak. Namun, di LP Sukamiskin banyak dihuni narapidana kelas kakap untuk kasus korupsi.

Sidak pun dilakukan Kemenkum HAM dengan memeriksa sejumlah LP. Hasilnya pun cukup mengejutkan karena banyak ditemukan sejumlah fasilitas yang tidak boleh dimiliki sejumlah narapidana. Apa yang ditemukan petugas Kemenkum HAM menyiratkan masih banyaknya praktik ilegal yang terjadi dalam LP. Petugas dan narapidana menjalin bekerja sama yang saling menguntungkan.

Persoalan tersebut terjadi tidak hanya terjadi sekarang ini. Namun, praktik tersebut sudah menjadi persoalan klasik dan terjadi lama serta kurang mendapat pengawasan. Padahal, aturan LP melarang penghuninya memiliki fasilitas di luar yang sudah ditentukan. Namun, dalam praktiknya, dengan uang, apa yang tidak bisa menjadi bisa. Sebenarnya, seluruh narapidana memiliki hak yang sama.

Kejadian tersebut harusnya menjadi pembelajaran bagi Kemenkum HAM. Pengawasan harus lebih ditingkatkan dalam mengawasi petugas di lapangan. Selain itu, harus dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Kemenkum HAM. Lalu, dibutuhkan juga seleksi yang ketat bagi petugas. Bukan hanya teori dan fisik, melainkan juga mental dari petugas itu sendiri. Dengan mental yang kuat, diharapkan bisa terhindar dari godaan, terutama terkait masalah uang.

Kejadian tersebut diharapkan menjadi yang terakhir. Jangan sampai kasus suap-menyuap, terutama di tempat yang sebenarnya diperuntukkan membina agar menjadi manusia seutuhnya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Kita ingin semua berjalan sesuai aturan. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan banyak pihak. Semoga kita tidak menyaksikan lagi terjadinya praktik yang merugikan di LP. Semoga. n

Komentar