Opini

Ketahanan Pangan dan Energi Berbasis Kerakyatan

Ilustrasi pangan dan energi. (Dok/Lampost.co)

AGUSTUS ini, tepat 23 tahun peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) diselenggarakan. Terlepas dari seremoni Hakteknas, sejatinya ada hal yang menjadi catatan bersama tentang kemajuan teknologi dalam negeri. Sebab, memang faktanya kemajuan teknologi dalam negeri masih jauh dari harapan.

Lebih menyakitkan lagi teknologi dalam negeri belum mampu menggarap semua potensi nasional secara langsung. Potensi atau kekayaan negara ini hampir semua digarap atau dikelola dengan teknologi asing, termasuk sektor pangan dan sektor energi.



Tidak heranlah jika potret kondisi pangan dan pengelolaan energi di Indonesia memprihatinkan. Lahan yang luas dan subur tak mampu menghadirkan jumlah pangan yang memadai bagi penduduknya, maka wajar jika impor pangan jadi solusi. Sumber energi yang berlimpah pun lebih banyak dikelola dengan teknologi dan tenaga asing, maka wajar harga energi masih mahal untuk dimiliki bangsa ini.

Swasembada Pangan

Tidak bisa dimungkiri bangsa ini pernah mencapai ketersediaan beras yang berlimpah dari hasil buminya sendiri. Keberlimpahan beras sebagai sumber pokok pangan rakyat Indonesia saat itu menjadi simbol kemakmuran negeri, bahkan mampu memenuhi kebutuhan beras negara lain.

Ketersediaan beras berlimpah itu tercatat dalam sejarah sebagai swasembada beras. Itulah prestasi sektor pangan yang luar biasa berhasil diraih pemerintah zaman itu. Keberhasilannya menuai pujian internasional yang dibuktikan sebuah penghargaan dari FAO (Food and Agriculture Organization) pada 1984.

Keberhasilan itu diraih melalui fokus dan intensitas program yang berkelanjutan. Bernaung di bawah gerakan revolusi pangan yang menggerakkan berbagai hal, mulai penyiapan regulasi, program intensifikasi massal yang tertata, bimbingan massal untuk meningkatkan produksi pertanian, bibit unggul padi, hingga penerapan teknologi tanam, pergeseran pun terjadi. Sebelumnya, sawah tradisional yang satu kali panen setahun berubah menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.

Apa yang dilakukan pada sektor pertanian di 1984 sejatinya kekuatan pertanian Indonesia, yakni menempatkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tepat guna, sekaligus keterlibatan petani sebagai pelaku langsung dalam kemajuan pertanian.

Semangat itu sejatinya sudah tertuang dalam UU No. 12/2012 tentang Pangan. Bahkan, konsep ketahanan pangan telah didefinisikan secara tepat dan mendetail, mulai makna terpenuhinya pangan dari ketersediaan, jumlah maupun mutunya yang harus aman, merata, terjangkau, dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Definisi itu jelas melibatkan pelaku pertanian.

Selanjutnya, ketahanan pangan juga dimaknai sebagai sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, maupun keamanannya.

Sementara itu, subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau.

Namun, pada praktiknya sektor pertanian yang menjadi fondasi ketahanan pangan berjalan terpisah. Petani tidak lagi mendapatkan bimbingan yang baik, kemajuan teknologi pertanian hanya dinikmati kalangan industri pertanian, bibit dan pupuk yang mengikuti pola pasar bebas. Akibatnya, tingkat keberhasilan panen pun menjadi sulit terukur.

Lagi-lagi kunci ketahanan pangan itu berada di tangan petani. Pemerintah perlu mendekati petani layaknya mendekati kelompok industri. Petani perlu diasuh, dirawat, dan dilindungi. Tentu beserta infrastruktur yang menunjang pertanian dengan menggandeng perguruan tinggi sebagai pusat inovasi yang dapat mendukung kebutuhan sektor pertanian.

Ketahanan Energi

Istilah ketahanan energi, kemandirian energi, dan kedaulatan energi merupakan istilah yang selalu melekat dalam pembahasan energi. Ketiganya pun kerap terjadi selisih dalam pemaknaannya.

Ketahanan energi dimaknai ketersediaan (availability) dengan indikator sumber pasokan, kemampuan untuk membeli (affordability), dan adanya akses (accessibility) bagi pengguna energi, serta bertahan untuk jangka panjang (sustainability). Sementara itu, kemandirian energi diterjemahkan sebagai kemampuan memanfaatkan keragaman energi. Kemudian kedaulatan energi ialah hak negara dan bangsa untuk secara mandiri menentukan kebijakan pengelolaan energi.

Persoalan energi sejatinya telah menjadi masalah serius sejak 1970-an, ketika Arab Saudi menghentikan ekspor minyak ke negara Eropa dan Amerika Serikat. Dampaknya pergerakan ekonomi pada negara tersebut mengalami kendala. Terlebih, ketergantungan pada energi minyak bumi saat itu masih sangat besar.

Terkait dengan itu, isu ketahanan energi suatu negara menjadi strategis. Ancaman hilangnya ketersediaan energi menjadi sumber konflik internal, bahkan bisa menjadi persoalan regional. Dalam jangka luas memicu konflik global.

Sementara itu, Indonesia memiliki kecukupan energi. Selagi mampu mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT). Berdasarkan data Kementerian ESDM tercatat potensi EBT di Indonesia lebih dari 441 gigawatt (GW) dan ternyata baru terealisasi sekitar 8,89 GW.

Hal tersebut mempertegas belum fokusnya pemerintah dalam upaya pengembangan EBT. Padahal, energi baru dan terbarukan merupakan jawaban terbaik untuk memperkuat ketahanan energi. Berdasarkan data pada 2016, konsumsi energi yang meliputi minyak, gas, dan batu bara di Indonesia mengalami peningkatan hingga 5,9%. Sementara itu, dalam 20 tahun terakhir, tingkat konsumsi ini meningkat dua kali lipat, dan yang tercepat dalam lima tahun terakhir (Statistical Review of World Energy 2017).

Dalam laporan itu jumlah konsumsi energi nasional terdiri atas minyak sebesar 44%, gas alam 21,9%, batu bara 28,7%, dan 5,5% energi terbarukan. Kondisi ini tampak memprihatinkan karena konsumsi energi berasal dari energi nonterbarukan. Jika keadaan ini tetap berlangsung, ancaman krisis energi berkepanjangan dapat terjadi. Untuk mencegahnya, pemerintah harus menggalakkan penggunaan energi terbarukan.

Dalam praktiknya, penyediaan energi di Indonesia masih didominasi peran pemerintah. Padahal, pada Pasal 19 UU No30/2007 tentang Energi telah mengatur keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan energi. Dengan demikian, masyarakat patut dimotivasi dan dalam pengembang energi, terutama energi baru dan terbarukan.

Sejumlah daerah yang memiliki bentangan pantai bisa mengembangkan energi ombak, energi angin, dan energi matahari sebagai sumber energi lokal. Dengan demikian, berbeda pula dengan daerah yang berada di pegunungan. Tantangan pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat ialah tidak adanya kesiapan pengelolaan. Maka dari itu, perlu keterlibatan perguruan tinggi untuk mendukung kesiapan SDM.

Kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) pengelolaan energi terbarukan berbasis masyarakat memiliki banyak manfaat. Dengan membuka kesempatan bagi partisipasi lokal dan pengembangan kapasitas lokal sehingga menambah penghasilan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selamat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional.

Komentar