Pilgub

Kecewa Putusan Bawaslu Lampung, Kuasa Hukum Ridho-Bachtiar akan Banding

Kuasa hukum pelapor 1 M. Ridho Ficardo - Bachtiar Basri, Ahmad Handoko Foto: Triyadi Isworo

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kuasa hukum pelapor 1 M Ridho Ficardo - Bachtiar Basri, Ahmad Handoko mengatakan setelah dirinya mendengarkan sidang putusan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tidak memenuhi unsur, maka pihaknya akan mengajukan keberatan kepada Bawaslu RI.

"Kami menghormati putusan, tapi kami sangat menyayangkan dan kecewa dengan apa yang diputuskan oleh majelis pemeriksa Bawaslu Lampung, yang menurut kami dasar hukumnya sangat dangkal sekali," kata Handoko usai mendengarkan putusan di Kantor Sentral Gakkumdu Jalan Jendral Sudirman, Bandar Lampung, Kamis (19/7/2018).



Kemudian, ia juga mengatakan bahwa majelis hanya mengutip laporan dari Panwas yang menyatakan bahwa money politik tidak terbukti karena saksi dan pelapornya tidak ada. Ia mengatakan seharusnya Bawaslu Lampung melihat subtansi masalahnya yakni ada bagi-bagi uang. Maka dari itu kedepannya pihaknya akan melakukan upaya hukum banding kepada Bawaslu RI dalam waktu 3 hari setelah ia menerima salinan putusan Bawaslu Lampung.

"Kami resmi akan menyatakan banding setelah kami dapat salinan putusan Bawaslu Lampung, kita juga akan menghadirkan bukti-bukti yang lebih komprehensip," katanya.

 

Komentar