Tajuk Lampung Post

Jangan Gaptek Silon

Ilustrasi (Foto: Dok/Google Images)

PENGGUNAAN Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam proses pendaftaran dan verifikasi Pemilu 2019 di Komisi Pemilihan Umum menjadi hal wajib yang harus dilakukan para calon anggota legislatif. Baik itu caleg dari partai politik untuk DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota maupun perseorangan untuk DPD.

Penggunaan Silon dalam Pemilu 2019 sejalan dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik. Dalam hal ini, KPU wajib menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat.



Secara nasional, pada Pemilu 2019 terdapat 272 daerah pemilihan. Adapun jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 20.392 kursi. Jumlah itu terdiri dari 575 kursi di DPR, 2.207 kursi di DPRD provinsi, dan 17.610 kursi di DPRD kabupaten/kota.

Mengingat banyaknya jumlah calon legislator yang akan menjadi peserta Pemilu 2019, maka penggunaan Silon diharapkan dapat lebih efektif dan efisien dalam merekam jejak para calon. Silon bisa menjadi filter untuk menghindari terjadinya kesalahan data maupun calon ganda. Adapun batas pengisian Silon bisa dilakukan 30 hari sebelum pendaftaran di KPU ditutup.

Meskipun penggunaan Silon sudah disosialisasikan KPU sejak Mei 2018, justru masih ada parpol yang gagal memasukkan data caleg di Silon hingga batas akhir pendaftaran di KPU, Selasa (17/7). Di sejumlah daerah, di Lampung khususnya, pada pendaftaran caleg di tingkat DPRD kabupaten masih ada parpol yang akhirnya gagal berpartisipasi dalam pesta demokrasi tahun depan.

Di Mesuji, ada empat parpol yang tidak bisa ikut Pemilu 2019, yakni Berkarya, Garuda, PSI, dan PKPI.  Kemudian di Tulangbawang Garuda, di Tulangbawang Barat PBB, di Pesisir Barat PKPI dan Garuda. Selanjutnya, di Tanggamus, Garuda dan PBB.

Lalu, di Lampung Selatan PKPI dan Way Kanan Garuda. Di Lampung Barat PBB dan Hanura. Serta di Lampung Timur PKPI dan PBB yang tidak mendaftar sebagai parpol peserta pemilu.

Ada juga fenomena dalam pendaftaran caleg PDI Perjuangan di KPU Lampung Utara. Walau hingga batas akhir, pengurus partai itu tidak bisa mengakses Silon, ternyata di Silon KPU Pusat, caleg-caleg PDI Perjuangan Lampura tetap masuk dan terdaftar.

Fenomena banyaknya kegagalan caleg berlaga di pesta demokrasi tahun depan tersebut tentunya menjadi pelajaran berharga. Penggunaan Silon tidak bisa diremehkan. Amat miris, apabila banyak caleg yang harus gugur sebelum proses pemilihan lantaran terkendala persoalan gagap teknologi (gaptek) tentang sistem informasi.

Terlepas persoalan kesalahan perangkat Silon atau mungkin masalah gaptek sehingga parpol telat mendaftarkan caleg, ke depan kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi. Sistem ini ke depan harus disosialisasikan lebih intensif. Jangan sampai ada peserta pemilu yang masih gaptek maupun belum paham terkait mekanisme penggunaan Silon. KPU juga diharapkan tidak segan-segan untuk terus konsisten melakukan pendampingan dalam proses penggunaan Silon.

Pendaftaran peserta pada setiap proses pemilu legislatif sejatinya adalah langkah awal untuk mengawal jalannya roda pemerintahan. Kita tentu tidak mengharapkan ada calon-calon wakil rakyat terbaik yang gagal masuk parlemen lantaran terganjal mekanisme Silon.

KPU, parpol, dan seluruh caleg ke depan harus saling bersinergi dan melakukan komunikasi secara efektif. Jangan sampai, hajat demokrasi rakyat terganggu, apalagi hanya karena persoalan teknis yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah.

Komentar