Tajuk Lampung Post

Jangan Ada Lagi Penolakan Pasien

Ilustrasi (Foto: Dok/Google Images)

RUMAH sakit merupakan institusi yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara paripurna melalui rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sebagai fasilitas kesehatan, rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau.

Untuk memudahkan masyarakat mendapat pelayanan rumah sakit, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan jaminan kesehatan nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS, sesuai dengan Pasal 14 UU No 24/2011 tentang BPJS. Di Lampung, hingga 2018 ini, jumlah peserta BPJS Kesehatan telah mencapai 5.448.715 jiwa atau 56,77% dari total penduduknya. 



Sebagai peserta BPJS, semestinya setiap masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa dibedakan perlakuan dengan pasien umum. Tapi kenyataannya, masih ada rumah sakit yang menolak pasien BPJS. Pasien BPJS acap dianggap sebagai warga miskin. Awal bulan ini, di Bandar Lampung penolakan pasien BPJS dilakukan RS Urip Sumoharjo. Pasien tersebut, Arjuna, adalah pasien rujukan dari RSUD Menggala untuk diperiksa di poli bedah onkologi.

Berdasar pada data yang dihimpun Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam periode 2014—2018 terdapat 10 kasus terkait masalah kesehatan antara pasien dan rumah sakit. Dari 10 kasus tersebut, delapan di antaranya berkaitan dengan kasus penolakan dan pengusiran pasien.

Sudah selayaknya rumah sakit yang mengabaikan pasien BPJS mendapat sanksi. Dalam Pasal 32 UU No 36/2009 tentang Kesehatan ditegaskan rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien dalam keadaan darurat serta wajib memberikan pelayanan untuk menyelamatkan nyawa pasien.

Ditegaskan dalam Pasal 190 UU Kesehatan ini, pimpinan rumah sakit atau tenaga kesehatan yang menolak pasien yang berada dalam keadaan darurat dapat dipidana penjara dan dikenakan denda. Aturan ini bahkan berlaku bagi rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS.

Keputusan BPJS Kesehatan Bandar Lampung tidak memberikan sanksi pada rumah sakit penolak pasien memang sangat disayangkan. BPJS seakan melempem menghadapi pihak rumah sakit. Semoga saja perlakuan itu bukan karena tunggakan BPJS yang menumpuk ke rumah sakit swasta.

Sudah menjadi rahasia umum, banyak rumah sakit swasta yang mengeluhkan keterlambatan klaim dari BPJS. Sehingga hal itu mengganggu operasional rumah sakit. Hal inilah yang kemudian memicu rendahnya pelayanan rumah sakit kepada pasien BPJS Kesehatan. Padahal semua peserta BPJS membayar iuran untuk bisa mendapatkan pelayanan.

Manajemen RS Urip Sumoharjo telah meminta maaf atas peristiwa tersebut dan berjanji akan menambah jam pelayanan administrasi rawat jalan BPJS. Pada setiap Sabtu, jika sebelumnya pelayanan hanya dibuka sampai pukul 12.00 akan ditambah sampai pukul 14.00. Selain itu, pihak rumah sakit juga berencana menambah satu dokter onkologi.

Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan serta para wakil rakyat di parlemen harus lebih peduli mengevaluasi pelayanan yang diberikan lembaga fasilitas kesehatan. Jika memang tidak sesuai dengan aturan, harus ada sanksi tegas yang diberikan. Kejadian saat ini adalah pelajaran, sehingga pada masa mendatang tidak ada lagi rumah sakit yang menolak pasien BPJS.

Komentar