Lampung

Grondkaart Alat Bukti Kepemilikan Aset PT KAI

FGD dan Media Gathering PT KAI di Grand Elty Krakataoa Kalianda, Lampung Selatan, Rabu (29/8/2018). (Lampost.co/Armansyah)

KALIANDA (Lampost.co) -- Grondkaart atau peta tanah merupakan salah satu alat bukti kuat bagi PT. Kereta Api Indonesia (KAI) atas kepemilikan lahan sebagai aset sebagai perusahaan BUMN. Grondkaart dokumen yang sah sesuai dengan undang-undang atas kepemilikan lahan.

"Grondkaart ini sangat kuat dijadikan alat bukti bagi PT KAI sebagai alas hak maupun bukti atas lahan. Hal itu disebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 9 Tahun 1965 yang menyebutkan bahwa grondkaart merupakan dasar kepemilikan tanah dan bisa menjadi dasar sertifikasi," kata Staf Ahli Direktorat Aset Tanah Bangunan PT. KAI Pusat, Harto saat Focus Discussion Group (FGD) Dan Media Gathering di Gran Elty Kalianda, Lampung Selatan, Rabu (29/8/2018).



Harto menambahkan sesuai dengan Surat menteri Keuangan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor S-11/MK.16/1994 tanggal 24 Januari 1995 disebutkan tanah-tanah yang diuraikan dalam grondkaart pada dasarnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai aktiva tetap Perumka (PT. KAI).

"Berkaitan dengan hal itu, maka tanah-tanah tersebut perlu dimantapkan statusnya menjadi milik/kekayaan Perumka (PT. KAI)," kata dia.

Selain itu, masalah aset ini juga disebutkan dalam Undang-Undang nomor 86 Tahun 1958 jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 yang menyatakan semua perusahaan eks Belanda menjadi milik negara.

"Grondkaart itu dibuat berdasarkan surat ukur tanah oleh Kadaster (sebutan zaman dulu), kalau sekarang yang dikenal BPN. Disetiap Gronkaart terdapat tanda tangan pengesahan oleh ahli ukur tanah (landmeter). Untuk itu, grondkaart memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh negara," katanya.

Berdasarkan pantauan Lampost.co, dalam FGD Dan Media Gathering itu dihadiri langsung Deputi Evp Divre IV Tanjungkarang Asdoh Artriviando, Tenaga Ahli PT. KAI sekaligus Staf Khusus Menteri Pertahanan M. Noer Marzuki (Mantan ATR), dan Direktur Utama PT KA Pariwisata Totok Suryono.

Komentar