Pilgub

Fraksi Golkar Minta Pansus Politik Uang Tak Dilanjutkan

Anggota Komisi I DPRD Lampung Riza Mirhadi. (Foto: Dok)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Anggota Komisi I DPRD Lampung Riza Mirhadi meminta Pansus Politik Uang DPRD Lampung tidak dilanjutkan. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi telah menolak seluruh gugatan yang diajukan kedua pasangan calon.

"Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan pasangan Ridho-Bachtiar dan Herman-Sutono, sehingga poses Pilkada ini telah selesai dilaksanakan," ujar Anggota Fraksi Golkar itu dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/8/2018).



Bukan hanya itu, Bawaslu RI pun juga telah menolak memori keberatan yang diajukan oleh pelapor Mingrum Gumay dan Fajrun Najah Ahmad serta Levi Tuzaidi terkait putusan pemeriksaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Bawaslu Lampung.

Dengan adanya putusan lembaga hukum tersebut, mantan aktifis HMI ini menegaskan segala urusan sengketa Pilgub Lampung telah selesai dilaksanakan. Menurutnya, kewenangan DPRD tidak boleh melampaui kewenangan penyelenggara pemilu, karena akan bertentangan dengan UUD 1945 dan UU tentang Pilkada.

Terpisah, Sekretaris DPW PAN Lampung Iswan Hadi Cahya juga menyambut baik penetapan pasangan Arinal-Nunik oleh KPU Lampung. Ia menegaskan fraksinya menarik diri dari Pansus money politik DPRD Lampung.

"Kita harus menghormati proses hukum yang telah diputuskan. Maka anggota Fraksi PAN DPRD Provinsi Lampung yang masuk dalam Jajaran Pansus money politik kami tarik," tegas Iswan.

Komentar