Nuansa

Dukung Ekonomi Kerakyatan

Ilustrasi (Foto: Dok/Google Images)

MELONGOK isi kulkas yang sudah "sepi" dan "mencari kawan", biasanya habis subuhan saya tak langsung kembali ke pulau kapuk buat olahraga mata yang masih lengket, tapi bersiap-siap mencari keresek buat ke pasar.

Jarak rumah dengan pasar tidaklah jauh, cukup gelundung saja kata orang sudah sampai ke pasar. Maklum, tidak sampai 100 meter saja jaraknya. Meski dekat, tidak setiap hari saya ke pasar. Selain malas, kasihan juga dengan isi dompet saat lebih direngek oleh keinginan ketimbang kebutuhan.



Pagi itu sudah agak terang, langganan pedagang sayur saya adalah abang-abang dan si Bude yang ngamprak di pinggir jalan di depan pompa bensin atau SPBU Kangkung. Pilihan saya di situ karena sayurannya segar dan harganya amat murah, jauh lebih murah ketimbang pedagang yang menempati los di pasar lantai II. Sudah naik tangga, harus bayar lebih mahal pula.

Perbandingannya, kalau seikat bayam hanya Rp2.000 bahkan suka diberi tiga jenis sayuran hanya Rp5.000, di pedagang los bisa Rp3.000—Rp3.500/ikat dengan harga pas. Alhasil, uang Rp20 ribu saja sudah cukup banyak sayuran hijau yang saya beli.

Tapi, pedagang ngampar ini hanya bertahan dua atau tiga jam saja. Pukul tujuh lewat mereka sudah siap-siap beringkas, meski bayar retribusi kebersihan dan keamanan, mereka tidak enak dengan Pol PP.  "Saya tidak enaklah kakak dengan Satpol PP, makanya ini sudah mau beringkas kalau sudah di atas jam tujuh," ujar pedagang dengan logat Sumatera Utara itu.

Hal sama juga diucapkan Bude yang ngampar di depan pintu masuk kantor Telkom Telukbetung. "Mbok diborong Nduk, wes awan iki, arep mulih. Sedelok meneh ono trantib, kesusu aku mberesne dagangan iki," kata Bude tadi.

Menurut si Bude, setelah mereka beringkas dagangan, harus pula membersihkan sekitar lokasi dagang dari sampah-sampah yang berserakan, meski sudah membayar retribusi kebersihan. "Yo aturane ngono, kulo mah melu wae," ujar Bude yang kerap pakai topi caping itu.

Nah, meski sudah menjual aneka sayuran yang segar, bagus, dan murah, masih ada saja pembeli yang menawar. Padahal, dari pakaiannya mereka cukup perlente dan bawa kendaraan pula. Sawi hijau yang dibanderol Rp2.000 per ikat atau bonus Rp5.000/tiga ikat masih ditawar juga.

"Sudah sih Rp1.000 saja, ya," kata dia tanpa turun dari kendaraan. Pedagang masih tidak memberinya. "Ini sudah murah lo. Ya sudah nih Rp5.000 kasih empat, ya," ujar si pembeli tadi. Saya lihat pedagang itu masih tidak memberi, tapi akhirnya mengalah. "Saya tambahin yang kecil ya, jadi empat ikat," kata dia.

Sebetulnya saya malas ngopenin, tapi agak gatal juga sih kalai tidak menimbrung. Saya pun berucap, "Sudah murah itu, kalo di supermarket mah Rp3.000 seikat, kecil pula dan enggak boleh menawar," ujar saya.

Ya, dari peristiwa itu saya jadi terbayang bagaimana upaya memaksimalkan ekonomi kerakyatan yang dimulai dari diri masyarakat. Kalau memang ingin membantu perekonomian rakyat, kita harusnya membantu para pedagang kecil ini, apalagi harga yang ditawarkan pun sangat rasional, malah boleh dibilang murah.

Hal itu karena pedagang tidak dibebankan pajak, hanya retribusi setiap harinya.

Bandingkan jika kita ke swalayan atau mal, berbelanja beragam kebutuhan dengan harga yang tidak bisa ditawar alias pas. Walaupun kerap ada potongan harga alias diskon, biasanya dibatasi waktu dan jenis produknya saja.

Saat belanja di mal itu pun kita tidak pernah protes apalagi berani menawar dan kita terlihat enjoy-enjoy saja. Nah, ada baiknya jika kita mulai membagi belanja kebutuhan antara di mal dan di pasar tradisional. Untuk kebutuhan dapur seperti sayur-mayur dan lainnya, ada baiknya kita membelanjakan uang kita ke pasar tradisional.

Sedangkan untuk kebutuhan lainnya, boleh di supermarket atau swalayan atau mal. Itu sih menurut saya, lo. Sebab, menurut Anda dan sebagian lainnya pasti memiliki pendapat dan persepsi yang berbeda sesuai sudut pandang masing-masing individu.

Komentar