Refleksi

Dua Wanita

Presiden Singapura Halimah Yacob. 1.bp.blogspot.com

AKU bangga melihatnya seorang perempuan, muslim, juga berdarah Melayu terpilih memimpin Singapura. Padahal, di negeri itu, warga dari etnik Tionghoa berjumlahnya 74,3% dan beragama non-Islam 86%. Itulah kalimat yang terucap dari teman kuliahku ketika ditanya, “Bagaimana pendapat Anda saat Halimah Yacob (63) terpilih menjadi presiden Singapura?"

Sungguh hebat wanita Halimah. Yang jelas, Halimah datang dari komunitas minoritas yang menginspirasi bangsa-bangsa di dunia ini. Halimah adalah warga Melayu kedua memimpin Temasek, sebutan Singapura, masa lalu. Yang pertama adalah Presiden Yusof bin Ishak yang meninggal dunia pada 23 November 1970 karena serangan jantung.



Langkah Halimah Yacob sangat mulus menggantikan Tony Tan Keng Yam menjadi presiden ke-8 Singapura. Data Dapartemen Pemilihan Singapura menyebutkan dari lima calon presiden yang maju, hanya Halimah memenuhi syarat. Dengan begitu, melengganglah mantan Ketua Parlemen Singapura itu sebagai calon tunggal tanpa pemilihan langsung.  

PM Lee Hsien Long berharap Halimah sebagai figur pemersatu di negara multietnik. Alasannya, karena dia menyandang triple minoritas, yakni perempuan, Melayu, dan Islam. Di pundak perempuan kelahiran Singapura, 23 Agustus 1954 itu, multietnik dirawatnya. "Saya ingin melayani rakyat Singapura. Itulah satu-satunya tujuan saya dan tidak ada yang lain," kata istri dari Mohammed Abdullah Alhabshee itu.

Halimah dilantik menjadi presiden wanita pertama pada hari Kamis, 14 September 2017. Halimah memiliki wewenang memveto atau tidak setuju dengan proposal pemerintah dalam sejumlah bidang. Seperti bidang fiskal, penunjukan jabatan publik, perintah penangkapan di bawah Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, dan penyelidikan yang dilakukan Biro Investigasi Korupsi Singapura.

Berdasarkan konstitusi, presiden di Negeri Singa ini memiliki peran seremonial dan komunitas. Peran seremonial menjadi kepala negara dan figur simbolis dalam acara kenegaraan berbagai kegiatan luar negeri. Peran komunitasnya adalah menggunakan pengaruh untuk mendukung kegiatan amal ataupun isu-isu sosial. Sementara kekuasaan pemerintahan dipegang seorang perdana menteri. Halimah diminta jadi figur pemersatu.

Sungguh beda dengan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Wanita penerima Nobel Perdamaian itu hidup di tengah mayoritas umat Buddha menindas rakyatnya sendiri. Suku Rohingya dari warga muslim di Negara Bagian Rakhine diusir—dalam operasi pembersihan etnik. Aung ternyata tidak memiliki kendali atas kebiadaban militernya. 

                                  ***

Pembantaian dan pengusiran etnik Rohingya oleh militer Myanmar tidak pernah berhenti. Dalam pidatonya, Aung mengecam pelanggaran HAM yang menyebabkan 410 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Tapi, Aung tidak menanggapi tuduhan PBB bahwa konflik itu akibat ulah militer Myanmar dalam upaya pembersihan etnik dan agama.

Kelompok pemantau hak asasi dan pengungsi Rohingya menyebutkan militer Myanmar dan Buddha—menyulut kekerasan dan pembakaran untuk mengusir muslim—keluar dari negeri tersebut. Tak hanya muslim, umat Hindu juga diusir. Ditampung di desa kecil Hindu di selatan Bangladesh. Itu dipicu oleh ketegangan komunal oleh sekelompok orang bersenjata.  

Krisis kemanusiaan di Rakhine membuat Aung gamang. Keinginan melindungi langkah militer dan memenuhi visi serta idealismenya sebagai tokoh pejuang demokrasi Myanmar. Kegamangan itu sangat terang benderang dalam pidatonya terkait krisis Rakhine. Di satu sisi, tak banyak progres yang ia sampaikan tentang situasi di negara bagian Myanmar itu.

Bahkan, media Barat menyebut pidato Aung sangat mengecewakan, karena ia membantah semua fakta di lapangan yang menunjukkan ada genosida terhadap etnik minoritas Rohingya. Dia mengecam seluruh pelanggaran HAM, tapi dia tidak menyinggung tuduhan pembersihan etnik. Warga Rohingya menuturkan militer Myanmar menembaki warga sipil dan membakar rumah penduduk. Mereka sangat ketakutan.

Aung diminta jadi tokoh pemersatu karena pemenang Nobel! Tapi, belakangan, laporan Human Rights Watch mengungkapkan sebanyak 62 desa di wilayah mayoritas Rohingya porak poranda. Rumah dibakar rata dengan tanah. Bahkan, Amnesty International menyebut militer Myanmar menggunakan ranjau untuk melukai warga Rohingya. Sangat biadab!

Tapi, Pemerintah Myanmar menolak semua tuduhan itu. Bahkan, militer menyatakan warga Rohingya sendiri yang membakar rumahnya. Masuk akal ndak ini? Dulu ada 900 rumah di Desa Rakhine. Sekarang hanya 80 rumah yang tersisa. Tidak ada lagi tanah untuk menguburkan jenazah muslim, korban penyerangan. Sungguh memilukan!

Aung menutup mata atas semua peristiwa yang menimpa warga muslim akibat dibantai militer. Tidak adil memang. Manusia Aung harus banyak belajar dari Halimah Yacob, pemimpin Singapura dari kalangan minoritas untuk mengayomi mayoritas. Nurani dua wanita itu sungguh beda.

Satu datang dari utara—Aung, namanya. Wanita itu menutup mata terjadinya pembantaian muslim Rohingya. Dan, satu lagi datang dari selatan bernama Halimah. Dia diminta menjadi pemersatu di negeri multietnik. Mereka memiliki misi berbeda untuk kepentingan rakyatnya.   ***

Komentar