Opini

Cara Meraih dan Mengisi Kursi Legislatif

Ilustrasi. (Dok/Lampost.co)

UUD Tahun 1945 telah memberikan jaminan bahwa partai politik adalah peserta pemilihan umum (pemilu). Partai politik memiliki hak untuk mengajukan calon—yang memenuhi syarat—untuk mengisi lembaga perwakilan baik DPR-RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.

Maka itu, pada pemilu legislatif yang akan digelar pada hari Rabu, 17 April 2019, bersamaan dengan pemilu presiden, ada 16 partai politik nasional yang berlomba-lomba dan berkontestasi meraih suara pemilih dan mengisi kursi di lembaga legislatif.



Pemilu legislatif di Indonesia menganut sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Dengan sistem ini, hasil (distribusi) perolehan kursi partai politik di DPR/DPRD cenderung lebih merata secara proporsional.

Selain itu, para calon wakil rakyat ditampilkan dalam lis terbuka yang bisa dilihat dan dipertimbangkan pemilih untuk dicoblos namanya. Partai politik yang mendapat tempat di hati rakyat akan mendulang sejumlah suara yang selanjutnya menjadi dasar penghitungan untuk dikonversi dalam sejumlah kursi di parlemen/legislatif/DPR/DPRD.

Mengisi Kursi Legislatif?

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 22-24/PUU-VI/2008 sudah memastikan bahwa untuk mengisi kursi di legislatif didasarkan pada perolehan suara terbanyak para calon yang diajukan oleh partai politik. Bagaimana cara mengisi kursi legislatif?

Formula untuk penghitungan perolehan suara menggunakan rumusan Sainte League murni. Artinya, membagi perolehan suara sah partai politik dengan bilangan pembagi tetap, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk perolehan kursi partai politik ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dari hasil pembagian tetap tersebut sesuai peringkat dari suara terbanyak dan seterusnya. Batas perolehan kursi adalah kuota kursi yang tersedia di setiap daerah pemilihan (DP).

Secara garis besar, metode penghitungan alokasi kursi dalam sistem elektoral dibagi dalam dua metode. Pertama, metode divisor. Dalam metode ini, jumlah perolehan suara partai politik dibagi dengan bilangan pembagi tetap. Dalam hal ini adalah bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Metode divisor tidak mengenal bilangan pembagi pemilih (BPP) dan tidak ada penghitungan sisa suara.

Kedua, metode kuota yang ditandai dengan penggunaan BPP (bilangan pembagi pemilih) yang dilakukan dengan membagi jumlah total suara sah partai politik dengan bilangan (kuota) jumlah kursi yang dialokasikan di daerah pemilihan. Metode kuota ini selalu memiliki sisa suara yang harus dipertimbangkan dalam penghitungan tahap selanjutnya.

Dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2019, pada Pasal 414 disebutkan untuk pengisian kursi DPR-RI yang diperhitungkan mendapatkan kursi adalah partai politik yang memperoleh suara pemilih dan lolos parliament treshold (PT) sebesar 4%.

Untuk mengisi lembaga DPRD provinsi, kabupaten, dan kota adalah semua partai politik yang menjadi peserta pemilu dan mendapatkan suara sah pemilih. Lalu, pada Pasal 415 dan Pasal 420 diuraikan tentang sistem perolehan kursi dengan membagi bilangan tetap 1, 3, 5, 7, dan seterusnya dalam daerah pemilihan. Kursi didapatkan partai politik dengan mengurutkan sesuai jumlah nilai terbanyak (ranking) sampai habis kuota kursi di daerah pemilihan.

Bila disimulasikan berdasarkan hasil penghitungan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Legislatif 2014 lalu, hasilnya sama dengan pengisian kursi anggota DPRD Provinsi Lampung periode tahun 2014—2019, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 DPRD Provinsi Lampung, Daerah Pemilihan Lampung I dengan Kuota 11 Kursi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

Parpol

Perolehan Suara

Bilangan Pembagi

Perolehan Kursi

1

3

5

7

9

1

NasDem

                48.075

        48.075

     16.025

        9.615

      6.867,86

    5.341,67

1

2

PKB

                17.757

        17.757

        5.919

        3.551

      2.536,71

    1.973,00

0

3

PKS

                46.610

        46.610

     15.537

        9.322

      6.658,57

    5.178,89

1

4

PDI-P

                78.888

        78.888

     26.296

     15.778

    11.269,71

    8.765,33

2

5

Golkar

                30.050

        30.050

     10.017

        6.010

      4.292,86

    3.338,89

1

6

Gerindra

                39.353

        39.353

     13.118

        7.871

      5.621,86

    4.372,56

1

7

Demokrat

                61.844

        61.844

     20.615

     12.369

      8.834,86

    6.871,56

2

8

PAN

                48.521

        48.521

     16.174

        9.704

      6.931,57

    5.391,22

1

9

PPP

                18.436

        18.436

        6.145

        3.687

      2.633,71

    2.048,44

1

10

Hanura

                18.471

        18.471

        6.157

        3.694

      2.638,71

    2.052,33

1

14

PBB

                   3.996

          3.996

        1.332

           799

          570,86

       444,00

0

15

PKPI

                   5.952

          5.952

        1.984

        1.190

          850,29

       661,33

0

 

Jumlah

              417.953

 

 

 

 

 

11

 

Berdasarkan gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa bila kemampuan partai-partai politik untuk dipilih rakyat atau kompetisi partai politik di suatu daerah pemilihan berlangsung ketat dan merata, pembagi bilangan tetap semakin sedikit.

Artinya, bila jumlah suara sah yang diperoleh partai-partai politik relatif berdekatan, bilangan pembagi tetapnya pun sedikit. Sebaliknya, bila jumlah perolehan suara sah di antara partai politik itu tidak berimbang atau ada satu partai politik yang mendominasi atau mengumpulkan perolehan suara sah pemilih dengan selisih jumlah yang tinggi dari partai politik lainnya, bilangan pembagi tetapnya semakin panjang.

Outcome Pileg 2019

Pemilu 2019 tidak semata-mata membicarakan output, yakni perolehan suara dan pengisian kursi di DPR-RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pemilihan umum adalah proses seleksi terbuka oleh rakyat untuk mendapatkan pemimpin atau wakil rakyat yang amanah, calon wakil rakyat yang berdemokrasi dengan cara yang sehat, dan proses kemajuan dalam membangun peradaban yang memberikan harapan kehidupan rakyat semakin baik dan sentosa. Dengan demikian, outcome Pemilu Legislatif 2019 harus melahirkan para pemimpin dan wakil rakyat yang terpercaya membangun rakyat dan negeri harus menjadi prioritas bersama.

Hal ini bisa dicapai bila partai politik dalam upaya meraih perolehan suara rakyat melakukan dengan cara-cara yang arif, sesuai ketentuan, dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Kepercayaan dan pilihan rakyat diraih dengan nilai, ide, dan program yang memenuhi harapan publik.

Sebaliknya, partai-partai politik tidak semata-mata dengan kesewenang-wenangan yang berlebihan ingin mendominasi suatu daerah pemilihan dengan cara-cara yang buruk seperti melakukan segala cara politik uang, eksploitasi SARA, atau metode intimidasi yang menakut-nakuti partai lain atau bahkan para pemilih. Dengan demikian, amanah UUD Tahun 1945 betul-betul menjadi dasar, rujukan dan menjiwai Pemilu Legislatif tahun 2019.

Komentar