Buras

Bupati yang Ketua Partai Kena OTT!

H. Bambang Eka Wijaya. (Dok. Lampost.co)

DUA orang bupati yang merangkap sebagai ketua partai politik tingkat provinsi bernasib sama, kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka, Bupati Lampung Tengah Mustafa yang Ketua Partai NasDem, dan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan yang Ketua Partai Amanat Nasional (PAN).

Dua fakta coherent—saling bertalian satu sama lainnya. Keduanya bupati yang ketua partai tingkat provinsi kena OTT KPK. Sedang semua bupati/wali kota lainnya di Lampung yang bukan ketua partai, tidak ada yang kena OTT. Maka itu, ada yang perlu disimak sebagai “warning” apa yang crusial di balik koherensi fakta tersebut.



Pertama, bupati atau kepala daerah umumnya adalah jabatan yang mewadahi kekuasaan dan tanggung jawab atas nyaris semua bidang kehidupan masyarakat di wilayahnya. Bahkan menyangkut kehidupan lahir dan batin, dari hal fisik, mental, moral hingga spiritual.

Gambaran kekuasaan dan tanggung jawab bupati atau kepala daerah itu meniscayakan hanya orang yang kapasitasnya mumpuni mampu memikulnya. Artinya, banyak orang yang bisa meraih atau merebut jabatan itu, tapi sebenarnya belum mampu menjalankan fungsi itu sepenuhnya.

Nah, kalau dalam pelaksanaan fungsi kebupatiannya masih “cingkrang” demikian harus ditambah beban sebagai ketua partai provinsi, yang wilayah di luar kekuasaan kebupatiannya jauh lebih luas, mungkin banyak tugas dan tanggung jawab yang dilakukan secara kurang optimal.

Apalagi sistem kepartaiannya oligarkis, ketua berkuasa lewat kekuatan keuangannya menjalankan roda partai, sehingga nyaris segalanya pula tergantung di tangan ketua, betapa beban rangkap jabatan bupati dan ketua partai jadi bertambah berat.

Dalam keadaan seperti itu kalau dia dikelilingi orang-orang yang tangguh, semua tugas dan kewajiban habis ia bagi didelegasikan kepada orang di sekelilingnya, mesin kekuasaan berjalan normal dan lancar. Tapi sering timbul masalah, orang yang dia sukai kurang mumpuni menjalankan tugas yang dia delegasikan, sementara orang yang mumpuni tak ia sukai. Maka birokrasi pun diputar orang-orang yang dia sukai tapi kurang mumpuni. Akibatnya, mesin kekuasaan jadi berjalan tidak normal.

Ketika mesin kekuasaan berjalan tidak normal itulah, banyak hal jadi bersalahan. Termasuk yang terkait dengan pihak luar, kerja sama, utang-piutang, tender proyek, dan lainya. Akibat pelaksanaan tugas orang sekeliling yang bersalahan itu pula, tengah malam bupati dijemput petugas OTT.

Komentar