Refleksi

Boneka Kepentingan    

Ilustrasi. (Foto:Fox43)

BANGSA ini harus mengambil hikmah dari perang saudara di Semenanjung Korea. Karena kepentingan kekuatan besar antara blok Rusia dan Amerika, Korea terpisah menjadi dua bagian yakni utara dan selatan pada tahun 1950. 

Kala itu, Blok Barat disponsori Amerika sedangkan Blok Komunis disokong Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang satu ideologi dengan Uni Soviet.  



Selama 65 tahun mereka perang saudara. Kini, kedua pemimpin negara, yakni Korea Utara dan Korea Selatan sangat sadar—mereka adalah boneka-boneka dari kepentingan Amerika dan RRT.

Rakyatnya sudah lelah dengan ketegangan. Amerika dan Tiongkok hanya ingin berpengaruh—menguasai negara di Asia Timur untuk kepentingan militer dan dagangnya. 

Kesadaran pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in itu dibuktikan dengan pertemuan di wilayah demiliterisasi di Semenanjung Korea, Jumat (27/4/2018). Kedua pemimpin hangat dalam pelukan—terpisah sejak perang saudara, kini bersatu. Pertemuan itu menandai babak baru dalam perdamaian permanen di Tanah Korea.

Mereka pun sadar bahwa tidak ada perseteruan abadi dalam dunia politik, tetapi hanya kepentingan yang mampu merekatkannya. Pesan dari konflik Semenanjung Korea adalah dua negara ingin menjadi bangsa yang besar dan maju. Korea Selatan adalah contoh nyata—sebuah negara industri yang maju di bidang otomotif dan elektronik terkemuka di Asia Timur. 

Indonesia kalau tidak dirawat bisa seperti Korea, juga terpecah menjadi negara-negara bagian. Dan keretakan itu pernah dialami negeri ini setelah empat tahun merdeka. Belanda masih mengatur Indonesia. 

Pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa penjajah berhasil membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan 16 negara bagian. Ternyata pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan, dan kembali ke negara kesatuan.  

Sebagai bangsa yang beragam suku, bahasa, budaya, dan agama, Indonesia patut  bersyukur. Walaupun berbeda kepentingan dan sikap politik, anak bangsa mampu menjaga keutuhan dan kerukunan negara dalam bingkai kebinekaan.  

Jika tidak mampu dijaga dan dirawat, apalagi pada tahun politik 2018 dan 2019, Indonesia akan menjadi negara rapuh. Dengan kepentingan sesaat, negeri ini hancur dibuat anak bangsa yang haus kekuasaan.  

Meskipun berbeda kepentingan seperti memilih gubernur, bupati dan wali kota, partai, juga presiden, tetaplah bersaudara sebagai bangsa dan negara yang kuat di Asia Tenggara. Indonesia harus menjadi contoh. Nyalinya diuji pada Pilkada serentak, 27 Juni 2018 yang tersebar di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Pilkada menjadi pesta persaudaraan.  ***

Staf Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Asep Salahudin mengatakan jika ditelaah dalam 15 tahun terakhir, ada perebutan ruang publik yang dilakukan dua kelompok. Pertama, puritanisme agama yang ditandai sikap tertutup, eksklusif, dan terobsesi mengembalikan politik dan pola keagamaan masa lalu. Kedua, kapitalisme konservatif yang ditengarai dari ekspresi politik ekonomi yang dominatif dan eksploitatif. 

Kedua kelompok itu, kata Asep dalam artikelnya berjudul: Pilkada 2018 dan Politik SARA, menjadi ancaman masa depan demokrasi dan kebinekaan ketika bersekutu. Satu sama lain saling memanfaatkan. Puritanisme agama membutuhkan finansial, sementara kapitalisme konservatif menghajatkan jaminan keamanan untuk kelangsungan seluruh kegiatan ekonominya.

Itu sangat terasa ketika elite menjajaki koalisi untuk merebut kursi di partai politik dan juga di jabatan publik. Harusnya elite memberi contoh yang baik, memberi pendidikan politik dan keteladanan kepada rakyat. Tidak perlu mengotak-ngotakkan rakyat hanya kepentingan sesaat. Apalagi rakyat diprovokasi dengan ujaran kebencian dengan berita bohong. 

Demokrasi membutuhkan kematangan dan kedewasaan berpolitik. Apalagi membangun demokrasi sudah menguras uang rakyat. Contoh nyata, rakyat sudah diadu menjelang tahun politik di car free day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di Jakarta, pekan lalu. Sejatinya, CFD tempat rakyat berolahraga dan menyalurkan hobi, berubah menjadi ajang melampiaskan hasrat mengadu domba anak bangsa. 

Pagi itu, di arena CFD, seorang relawan mengenakan kaus '#DiaSibukKerja', untuk menunjukkan sikapnya terhadap kinerja Presiden Jokowi memang memuaskan. Lalu relawan lain mengenakan kaus '#2019GantiPresiden', berpendapat Presiden belum bisa menyejahterahkan rakyat. Sangat tidak elegan di tempat umum—ruang publik dijadikan ajang politik praktis.

Belum lagi kampanye hitam yang marak belakangan ini. Kampanye hitam yang berhembus baik di ruang publik maupun media sosial menunjukkan bangsa ini tengah dilanda krisis politik yang santun. Politik santun digerus elite yang tidak memiliki moralitas. Mereka menghalalkan cara-cara kotor dengan menebar kebencian yang dibungkus isu agama dan suku. 

Anak bangsa adalah segala-galanya. Ia memiliki kedaulatan, kekuasaan, juga membuat hitam dan putih negeri ini. Pertemuan pemimpin Korea Kim Jong-un dan Moon Jae-in, Jumat lalu, menginspirasi negeri ini untuk lebih maju dan hebat lagi dengan tidak membuat konflik pada tahun politik. Pilkada serentak 2018, Pileg, dan Pilpres mengedepankan politik rasional, berkeadaban, bermartabat untuk masa depan rakyat.   ***
 

Komentar