Pilgub

Bawaslu Putuskan Arinal-Nunik Tak Langgar Administrasi

Ketua Ketua Bawaslu Lampung sebagai Ketua Majelis Sidang Fatikhatul Khoiriyah didampingi Anggota Bawaslu Lampung sekaligus Anggota Majelis Iskardo P Panggar dan Adek Arsyari di Kantor Sentral Gakkumdu, Kamis (19/7/2018). (Foto:Lampost/Triyadi Isworo)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung memutuskan pasangan Arinal Djunaidi - Chusnunia tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

Baca juga: Kecewa Putusan Bawaslu Lampung, Kuasa Hukum Ridho-Bachtiar akan Banding



Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Ketua Bawaslu Lampung sebagai Ketua Majelis Sidang Fatikhatul Khoiriyah didampingi Anggota Bawaslu Lampung sekaligus Anggota Majelis Iskardo P Panggar dan Adek Arsyari di Kantor Sentral Gakkumdu Jalan Jendral Sudirman, Bandar Lampung, Kamis (18/7/2018).

Pihak Bawaslu Lampung menolak seluruh laporan pihak pelapor 1 pasangan M. Ridho Ficardo - Bachtiar Basri dengan putusan nomor: 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 dan laporan pihak pelapor 2 pasangan Herman HN - Sutono dengan putusan nomor: 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018

"Pasangang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 3 Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim tidak terbukti secara sah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif," kata Fatikhatul Khoiriyah. 

Ia juga mengatakan bahwa fakta persidangan sudah disampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73 tentang Pilkada. Ia juga mengatakan dalam memutuskan perkara pihanya melakukannya secara profesional dan sesuai dengan aturan.

"Kita profesional dan sesuai aturan, tidak ada tekanan. Semua normatif dan dibawah supervisi Bawslu RI. Apabila ada yang keberatan mengenai hasil putusan dipersilahkan melakukan laporan kedapada Bawaslu RI dengan waktu 3 hari setelah pelapor menerima salinan putusan," katanya. 

 

Komentar