Pilgub

Bawaslu Ditanya Soal Politik Uang

Tim Bawaslu Lampung saat di Mahkamah Konstitusi. (Foto:Dok.Bawaslu)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan sidang di Mahkamah Kontitusi berjalan lancar. Ia juga menjawaban-jawaban yang dituntut oleh pasangan calon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2 dan menjelaskan terkait pertanyaan mengenai politik uang. 
"Sidang berjalan lancar. Kita jawab sesuai putusan kemarin," katanya usai menghadiri sidang di MK, Selasa (31/7/2018)
Sebelumnya pihak Bawaslu Provinsi Lampung memutuskan pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Bawaslu Lampung menolak seluruh laporan pihak pelapor 1 pasangan M. Ridho Ficardo - Bachtiar Basri dengan putusan nomor: 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 dan laporan pihak pelapor 2 pasangan Herman HN - Sutono dengan putusan nomor: 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018
"Setelah sidang MK, kita fokus lagi kepada tahapan Pemilu," katanya. 

Kuasa Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 2 Herman HN - Sutono, Resmen Kadafi menyebutkan bahwa ada kejanggalan dari jawaban pihak Bawaslu Lampung dan KPU Lampung pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Selasa (31/7/2018).



Ia mengatakan bahwa ada kejanggalan ketika Majelis Hakim menanyakan pihak Bawaslu terkait betul tidaknya terjadi bagi-bagi uang dalam proses Pilkada Lampung. Ia menilai Bawaslu tidak menjawab tegas terkait pelanggaran politik uang tersebut.
"Majelis hakim menanyakan kepada Bawaslu, menanyakan terkait betul tidaknya ada bagi-bagi uang. Ketidak netralan nampak ketika Ketua Bawaslu memutar-mutar jawabannya yang terkesan mau merasionalisasikan adanya bagi-bagi uang. Bawaslu tidak berani menjawab tegas adanya money politik," katanya.

Komentar