Lampung

Apdesi Pesisir Barat Demo ke Kantor DPRD Setempat

Aksi seribuan massa dari Apdesi Pesisir Barat ke kantor DPRD setempat, Senin (11/2/2019). (Foto:Lampost/Yon Fisoma)

KRUI (Lampost.co)--Buntut dari saling lapor antara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pesisir Barat dengan DPRD Pesisir Barat, sekitar 1.500 massa dari Apdesi setempat melakukan demonstrasi di Kantor DPRD Pesisir Barat, Senin (11/2/2019).

Orasi disampaikan Ketua Apdesi Kabupaten Pesisir Barat Arif Mufti berlangsung damai, tapi tetap dikawal oleh ratusan anggota polisi dan Pol PP kabupaten itu. Apdesi meminta agar ketua Dewan turun dari jabatannya. Kemudian, ketua Dewan meminta maaf kepada Apdesi atas pernyataannya selama ini yang dianggap menyudutkan para peratin (kepala desa) di pekon-pekon tanpa alasan dan data yang mendasar.  

Berita Terkait: Aparatur Pekon Se-Pesisir Barat Ancam akan Gelar Demo ke DPRD



Apdesi juga meminta agar BPK melakukan audit investigasi menyeluruh atas kegiatan reses, bimtek dan studi banding, para anggota Dewan Kabupaten Pesisir Barat sebab diduga terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan anggaran.  Pemantauan lampost.co di lokasi demonstrasi, secara bergantian para perwakilan Apdesi melakukan orasi, di antaranya menuntut ketua Dewan untuk menemui mereka.  

Sekitar pukul 11.00, perwakilan DPRD Pesisir Barat yang diwakili anggota Dewan Basis Efendi, keluar meminta kepada para perwakilan Apdesi masuk gedung DPRD dan bertemu dengan para anggota Dewan. Sekitar 11 orang perwakilan Apdesi kemudian masuk ke kantor wakil rakyat tersebut. 

Massa, yang kesal menunggu di luar kantor Dewan dengan cuaca terik, memaksa masuk kantor gedung wakil rakyat tersebut pukul 11.40. Namun, polisi dan petugas Pol PP menghadang langkah massa sehingga tertahan di pintu gedung tersebut. Kemudian, sekitar pukul 11.50, perwakilan Apdesi keluar dari gedung DPRD.  

Ketua Apdesi Pesisir Barat Arif mufti menjelaskan hasil dari pertemuan pihaknya meminta agar ketua Dewan menyampaikan permintaan maaf kepada Apdesi melalui media cetak selama satu hari. Yang kedua, persoalan hukum tentang laporan DPRD ke BPK maupun laporan Apdesi Ke BPK, sama-sama dibiarkan untuk tetap berjalan dan diusut tuntas oleh pihak berkompeten. 
"Kami tadi perwakilan Apdesi, di dalam gedung diterima oleh ketua Dewan, wakil ketua, serta ketua Komisi I, II, dan III," kata Arif. 

Dewan menyanggupi untuk melakukan hal itu. Namun, jika ternyata tuntutan Apdesi tidak dipenuhi, Apdesi akan kembali menggelar demonstrasi dengan massa yang lebih banyak, bahkan akan mendatangkan Apdesi-Apdesi dari seluruh Provinsi Lampung.

Komentar