Lampung

Aparat Pekon Ikuti Sosialisasi Peningkatan SDM Perlindungan Hak Perempuan

Bupati Pringsewu membuka sosialisasi Peningkatan kapasitas SDM & Traficking di Regency Hotel, Wates, Gadingrejo. (Foto:Dok.Humas Pemkab Pringsewu).

PRINGSEWU (Lampost.co)--Sosialisasi peningkatan kapasitas SDM Perlindungan Hak Perempuan, Anak dan Traficking yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu diikuti utusan dari Kecamatan Pringsewu dan Gadingrejo dan lainnya.

Sosialisasi dibuka Bupati Pringsewu Sujadi di Hotel Regency Pringsewu, Kamis (19/4/2018), menghadirkan narasumber Ahmad Adi Sugianto dari Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Titik May Triwanti, asesor BAN PAUD dan PNF Lampung.
Dalam rilis yang di kirim Bagian Humas Pemkab Pringsewu ke Lampost.co, Bupati Pringsewu mengatakan pemenuhan hak–hak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab negara atau pemerintah semata, melainkan juga merupakan tanggungjawab semua pihak seperti aparatur pekon serta elemen masyarakat lainnya.
"Kabupaten Pringsewu telah memberlakukan Peraturan Daerah No.07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, serta Surat Edaran Bupati Pringsewu No.09 Tahun 2017 tentang Prioritas penggunaan dana desa yang bisa digunakan untuk 'Kampanye dan Promosi Hak-hak Anak, Keterampilan, Pengasuhan Anak dan Perlindungan Anak, sebagaimana amanat  Peraturan Menteri Desa No.19 Tahun 2017," ungkapnya.
Bupati mengharapkan kegiatan seperti ini jangan hanya sekadar kegiatan seremonial belaka, tetapi harus ada tindak lanjut sesudahnya. "Untuk itulah perlunya dibuat sebuah rumusan dan program yang terarah," harapnya. 
Sementara Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu Nazri, dasar penyelenggaraan kegiatan ini adalah Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Traficking, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur pekon, maupun para kader dan pekerja sosial masyarakat, baik terkait perlindungan perempuan dan anak maupun traficking.



 

Komentar